Aksi tersebut akan diikuti sekitar 50 peserta dengan membawa satu unit mobil pikap, perangkat pengeras suara, bendera Merah Putih, dan spanduk sebagai media penyampaian aspirasi.
Ketua DPW LSIM Banten, Komeng Abdurrahman, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait isu yang tengah menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan yang berkembang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Kami tidak bermaksud menghakimi siapa pun. Aksi ini bertujuan mendorong DPRD Provinsi Banten menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang berlaku. Kami meminta agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket sehingga persoalan yang berkembang dapat dikaji secara objektif dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Komeng. Jum'at,(17/7/2026).
Ia menegaskan bahwa LSIM Banten tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan seluruh proses pembuktian kepada lembaga yang berwenang apabila memang terdapat dugaan yang perlu ditindaklanjuti.
Dalam aksi tersebut, DPW LSIM Banten akan mendesak DPRD Provinsi Banten untuk segera membentuk Pansus Hak Angket guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait isu dugaan nikah siri yang dikaitkan dengan nama Gubernur Banten. Menurut LSIM, langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Provinsi Banten maupun Pemerintah Provinsi Banten terkait rencana aksi dan tuntutan yang akan disampaikan oleh DPW LSIM Banten.(Jul)
